Munir: Tidak Akan Pernah Terlupakan (Dia itu Pahlawan Sejati)

“KehinlanganMu Adalah Kehilangan Kemanusiaan”

Munir Pahlawan Ham

Barangkali ada benarnya ungkapan kuno yang mengatakan bahwa pahlawan itu tidak pernah dilahirkan melainkan “diciptakan”.

Siapa pun agapan bahwa setiap masyarakat, budaya, atau Negara - bangsa membutuhkan pahlawan sebagai simbol sekaligus wahana untuk mengukuhkan suatu sejarah yang dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Pengukuhan sejarah tersebut tentu didasari oleh bermacam-macam preferensi dan kesepakatan kolektif yang terbentuk oleh kepentingan yang bermacam-macam pula.

Mulai zaman kesukuan (tribalisme), kerajaan, sampai zaman ke-negaraan mutakhir, ternyata pahlawan diciptakan cenderung untuk mengukuhkan sejarah versi kaum yang berkuasa. Pahlawan dan klaim-klaim kepahlawanan adalah hasil ciptaan kelompok yang dominan berupa sekumpulan kisah personal tentang penaklukan demi penaklukan, hikayat perihal “kemenangan” kolektif yang dipersonifikasikan pada kekuatan moral seorang individu yang visioner dan seolah-olah mengatasi sejarah.

Bersama Solidaritas Keluarga 17 Korban, Deadline Polda

Posted on 10/09/2011 by admin

Dengan beranggotakan 118 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terdapat tujuh kelompok issu di Papua dan Papua Barat yang menjadi fokus Foker LSM Papua. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan simpul-simpul region.

Berikut Laporan : Ahmad Jainuri

Septer Manufandu

Simpul-simpul region tersebut adalah pembagian wilayah Papua dan Papua Barat menjadi lima region (wilayah), yakni region utara, teluk cenderawasih, kepala burung, selatan dan region pegunungan tengah.  Tujuh issu yang kemudian diadvokasi dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), yakni Pengelolaan  Sumber Daya Alam (PSDA); Perempuan dan Anak serta Gender;  kesehatan, HIV dan AIDS; tata pemerintahan; hukum dan HAM; masyarakat adat; dan Unit Rescue Emmision From Degradation dan Deforestation.
“Dan saya sebagai Sekretris Eksekutif, itu memang diamanatkan untuk menjalankan isu-isu strategis ini menjadi penting,” jelas Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu.

Membuka Ruang Komunikasi yang Lebih Strategis

Foker LSM Papua di Usia ke – 20 (bagian-1)

Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua yang berdiri sejak tahun 1989 dan di Hari Jadinya yang ke 20, tanggal 31 Agustus lalu, memiliki kantor baru yang lebih luas dan lebih representative. Bagaimana tentang program kerjanya?

Laporan Ahmad Jainuri
Sekaligus untuk mengungkapkan rasa syukur karena menempati kantor barunya yang beralamatkan di Jalan Yoka, setelah harus pindah dari kantor lamanya di jalan Raya Sentani – Abepura di Waena, Foker LSM Papua yang beranggotakan 118 LSM se Papua dan Papua Barat, menggelar acara syukuran ulang tahun.  Acara yang digelar di kantor barunya tersebut, mengundang sejumlah LSM yang ada di Kota Jayapura maupun LBH Papua serta mitra kerjanya, baik dari gereja yang dihadiri Erwin Brawer utusan Sinode GKI Papua dan Socrates S Yoman dari PGBP, maupun Komnas HAM yang dihadiri Mathius Murib.

Akankah Papua Barat “HARUS” dibahas oleh Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB

Posted on 09/09/2011 by admin

Opini by Turius wenda

Papua Barat “HARUS” dibahas oleh Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB (Stecmen Ban Ki-Moon)

Calls to Free West Papua at the Pacific Forum

Posted on 08/09/2011 by admin

by Catherine Delahunty

Yesterday I was proud to be part of a vigil outside the South Pacific Forum organised to highlight the West Papua issue. Genocide is not a word to be used lightly but for the last forty years West Papua has been the dirty secret of the Melanesian Pacific.

Human rights ‘fundamental’ in member countries and worldwide, says UN chief

United Nations Secretary General Ban Ki-moon

Pacific Scoop:
Report – By Henry Yamo

“Human rights are an inviolable and fundamental principle of the United Nations charter and the United Nations is always very strong in committing to ensure that the human rights of everybody in member countries and elsewhere are fully protected.”

So said UN Secretary-General Ban Ki-moon during a joint press conference with the NZ Prime Minister John Key in Auckland today.

Ban’s statement came after he was questioned by journalists who asked what measures were being taken by the UN to address the reports of human rights abuses in Fiji and West Papua.

Etan: September 2011 West Papua Report is out

Summary: Twenty-six members of the U.S. House of Representatives appealed to Indonesian President Yudhoyono to release Papuan prisoner of conscience Filep Karma, noting concern that "your government meet its fundamental obligations to protect the rights of its people, as respect for human rights strengthens democracy." The bipartisan letter call Karma's case "an unfortunate echo of Indonesia's pre-democratic era." Amnesty International, meanwhile, appealed for the release of another Papuan, Melkianus Bleskadit, imprisoned for peaceful dissent.

interview Sekjen PBB Ban Ki Moon and Jurnalis

Sekjen UN Ban Ki-Moon/Pasific Forum

Extract from Ban ki moon press conference, Pacific Islands Forum, 7 September 2011

Question:  [unclear] With regards to human rights - for more than forty two years, there’s a struggle in West Papua as people seeking their government in the province of West Papua

What is the United Nations stand on that?

BKM:  This issue should also be discussed at the Decolonisation Committee of the United Nations General Assembly

Pacific Islands Forum opens with a protest

PM. Australi and Sekjen UN/ Pasific Forum

The Pacific Islands Forum formally opened this morning - the only signs of controversy a protest in support of West Papua outside.

The leaders of the Forum countries were greeted by school children singing as they entered the Cloud.

Forum Secretary General Tuiloma Neroni Slade opened the Forum with a speech emphasising the risk climate change posed. He thanked UN secretary general Ban Ki-Moon for his visit to the Forum and for ensuring climate change was uppermost in the minds of leaders.

Prime Minister John Key - now the Forum chair - spoke of New Zealand and Australia's responsibility to support the "family" in the Pacific.

The Papuans’ (il) legitimate battle for independence

Papua has once again come under not only the national but also the international spotlight. The situation was exacerbated by a leaked document about the Indonesian Army titled Autonomy of Papuan Separatists, on the Internet.

Negara Kesatuan Republik Iblis (NKRI)

Awal tahun 2011 ini banyak kekacauan yang menimpa di bangsa ini, kebiadaban rakyat dengan rakyat dengan alasan agama terus melakukan aksi kekerasan,  hal ini  menjadi tontonan media lokal, regional bahkan manca negarapun tak kalah memberitakannya. bukan saja itu, para militer/polri di negeri ini yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan rakyat dan bangsa ini justru menganiaya rakyat sendiri seperti terjadi di papua yang pelakunya anggota TNI difonis penjara 8-10 bulan penjara baca disni , kekerasan terhadap umat Ahmadiyah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (7/2) yang sebetulnya tidak perlu terjadi, bahkan pembakaran dan pengurusakan Gereja Temanggung, Jawa Tengah juga terjadi, dan banyak lainnya yang tidak terungkapkan.

Bukan aksi kekerasan saja namun para politisi yang duduk di kursi legislatif dari tingkap kab/kota sampai Pusat RI selalu tidak peka dan hanya menikmati hasil keringat rakyatnya sendiri, Para penguasa atau birokrasi bangsa ini dari Presiden sampai RT/RW malakukan korupsi meraja lela, dengan mengorban rakyatnya

Referendum: Sudan Selatan, Tunggu Giliran di Papua!

Tuntutan rakyat sudan selatan =  tuntutan rakyat papua terhadap indonesia yakni “REFERENDUM”

Tepatnya 31 Januari 2011 di sudan selatan telah mengumumkan hasil pemungkutan suara melalui jalur referendum atau media yang paling demokratis yang diakui dunia, bahwa rakyat sudan selatan dengan suara bulat 98,8% memilih untuk berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hasil itupun telah diterima baik oleh para petinggi negara itu. 

Ternyata negara berkembang di belahan dunia lain istilah referendum bukanlah hal Haram, karena dengan cara referendum pilihan berada pada rakyat dipimpinnya.. ini dibuktikan dengan beberapa negara-negara di eropa selalu beri kesempatan pada rakyat untuk menentukan pilihannya, namun tidak sedikit pula memilih opsi bergabung dengan negara induk. tapi tidak kalah pula sebaliknya…

Bagimana untuk indonesia..??

Onshore or offshore? That is the question

Thanks to the High Court, Julia Gillard essentially has only two asylum-seeker policy options: reinstate a Pacific Solution 2.0 with Tony Abbott’s help or abandon offshore processing altogether.

Abbott offered his bipartisan support on re-establishing processing centres on Nauru and Manus Island, Papua New Guinea — which would involve changing Australian law, since currently the High Court is suggesting that all offshore processing is illegal.

It would be seen as an about-face for Gillard and would also be difficult in a practical sense, since there are a variety of legal hurdles the government would need to jump over. David Marr explains more in The Sydney Morning Herald:

“Nauru has now joined PNG as a signatory to the refugee conventions. But that is not enough, the Solicitor-General says. They also have to have laws that ”ensure practical compliance” with their obligations and they must comply ”in practice with human-rights standards acceptable at least to the United Nations High Commissioner for Refugees”…
… Those laws have to be seen to work in practice. PNG has an unhappy record dealing with refugees from west Papua. And how will remote little Nauru find refugees to practise on? Australia can’t send out a starter kit of asylum seekers. Where will the first batches come from?”

Pemuda Papua Kritik Pendekatan Keamanan Indonesia

JAKARTA - Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (IPAMA) Siprianus Bumai mengkritik pendekatan keamanan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak politik di Papua. Menurutnya, kebijakan itu justru kian meningkatkan eskalasi aktivitas Organisasi Papua Merdeka dan keinginan rakyat Papua untuk merdeka.

“Kami tidak berani keluar rumah setelah jam 18.00. Padahal pendekatan keamanan yang dilakukan Jakarta, semakin meningkatkan eskalasi aktivitas OPM dan keinginan rakyat Papua untuk merdeka,” katanya saat bertamu ke kediaman tokoh nasional Rizal Ramli, Minggu (4/9/2011).

“Kalau dikatakan Papua adalah tindakan sparatis, itu tidak benar. Tidak ada niat untuk melawan, jika tidak dipicu oleh pemerintah sendiri. Kami ingin Papua damai dan diperlakukan secara adil. Itu saja," tegasnya seraya menambahkan jumlah personel TNI dan Polri terus bertambah di Papua.

Police, unprovoked, shoot man in Merauke

04 September, 2011

Information has been provided to West Papua Media that in an unprovoked attack, an Indonesian police officer shot a West Papuan teenager on on August 30  in Merauke, West Papua.

Activists from the West Papua National Committee (KNPB) in Merauke reported that Benedict Umap, 19, was shot outside the KNPB Secretariat office on  Johar Kelurahan Kelapa street at 1530 by Brigadier Jhon Piter Dias of Merauke Police.

According to witnesses, Umap had been walking back to his house, and was approached by Brigadier Dias without just cause.  Dias fired several shots from his rifle without provocation into Benedict Umap’s left leg, resulting in gunshot wounds and a broken leg.  Umap then scrambled with a broken leg to the Regional General Hospital Merauke assisted by family members who witnessed the shooting.

KNPB Merauke has described the situation as highly tense at this arbitrary and casual act of police brutality, with local

residents and Papuan people in Merauke fearful of further police violence.More>>westpapuamedia.info

Kemerdekaan Sesungguhnya yaitu Merdeka dari Dosa

	Senin, 05 September 2011 , 03:57:00 JAYAPURA-Setiap orang dalam kehidupan ini berhak untuk mendapatkan kedamaian dan suka cita, serta hak-hak tersebut tidak diambil oleh orang lain sehingga tidak ada lagi perhambaan, pertengkaran dan penindasan di muka bumi ini. Hal ini menurut mantan Wali Kota Jayapura, Drs. MR Kambu, M.Si merupakan kemerdekaan sejati.