Opini by Turius wendaPapua Barat “HARUS” dibahas oleh Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB (Stecmen Ban Ki-Moon)
Kenapa saya mengaris – bawahi kata Harus, kata harus menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajib atau tidak boleh tidak.
Seorang ban ki-moon adalah Sekretaris General, atau salah satu pemimpin dunia, biasanya para petinggi PBB, untuk memberikan stecmen pada saat kunjugan misi apapun memang sangat berhati – hati dan itupun telah diwarning dan mutlak di pegang oleh pemimpin PBB, karena kata demi kata yang diucapkan sebagai seorang pemimpin dunia akan berpengaruh sangat besar dan biasanya langsung siap dieksekusi.
Kembali ke subtansi (isu papua)
Papua barat adalah salah satu daerah yang di persoalkan oleh Pemerintah RI, Pemda, LSM dalam dan luar negeri berserta komunitas internasional, karena papua saat ini menjadi daerah lahan konflik dan tidak kunjung usai dari tahun 1960-an sampai hari ini (40th),
Integrasi papua ke indonesia melalui PEPERA 1969 (Act of Free Choice), saat itu perkiraan penduduk papua sekitar 800.000 orang papua, namun hanya 1.025 orang yang mewakili penduduk papua yang ikut barpartisipasi , padahal dalam perjanjian New York Agreement di tentukan bahwa satu orang satu suara (One Man One Vote), perjanjian ini menjadi keraguan bagi Indonesia sehingga invasi militer terjadi detik-detik pepera saat itu, penyebaran komunisme di asia tenggara juga menjadi beban berat bagi sekutu AS sehingga amerika menekan belanda untuk menerima tawaran Indonesia bahwa one man one vote di gantikan dengan system musyawarah (tradisi jawa), “sekilas sejarah kebenaran’
Tepatnya Tanggal 6 – 8 September 2011 adalah momnen yang di tungu-tungu oleh Negara-negara kepulauan pacific yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasific (Pacific Island Forum), dalam forum ini telah di hadiri oleh tamu terhormat dari PBB (Unite Nation) Ban Ki-Moon, Isu – isu kepentingan Negara-negara pacific menjadi pembahasan topic utama dalam momen per-tahunan itu. New seland menjadi tuan rumah dan bertanggung jawab dalam kegiatan ini.
Dalam pertemuan tertinggi kepulauan pacific ini, isu papua tidak luput dari pembahasan, pertanyaan demi pertanyaan yang tidak di dugapun terlontarkan pada forum ini, terutama yang ditujukan kepada Sekjen PBB seperti ini,
Question: With regards to human rights – for more than forty two years, there’s a struggle in West Papua as people seeking their government in the province of West Papua
What is the United Nations stand on that? (Source Question UN)
Ban Ki-Moon: This issue should also be (harus) discussed at the Decolonisation Committee of the United Nations General Assembly
And when it comes again, whether you are an independent state or a non-self-governing territory or whatever, the human rights is inalienable and a fundamental principle of the United Nations.
We will do all to ensure that people in West Papua, their human rights will be respected. report video live here
And when it comes again, whether you are an independent state or a non-self-governing territory or whatever, the human rights is inalienable and a fundamental principle of the United Nations.
We will do all to ensure that people in West Papua, their human rights will be respected. report video live here
bahkan Party leader Hone Harawira juga tak luput dari diskusi bersama dengan Ban –Kimoon tentang papua lengkap diskusi disini
Isu papua memang menjadi kontroversi sejak integrasi dan stecmen seorang sekjen PBB ini telah menjadi konsumsi public di berbagai media dunia disini,
Bahkan para LSM yang tergabung dalam solidaritas untuk papua barat (18 LSM) telah menyeruhkan kepada pemimpin Negara-negara kepulauan Pasific dan PBB untuk membawa masalah papua di forum pasifik dan PBB disini “Stecmen lengkap”
Berita ini memang menjadi satu berita hangat bagi pejuang keadilan, hak asasi manusia perdamaian dan penentuan nasib sendiri di papua barat dan berharap paua harus dimasukan komisi dekolonisasi PBB, agar rakyat papua bisa menemukan jati dirinya dengan pengakuan PBB.
Dari uraian ini Pertanyaannya bagi saya adalah :
- Akankah PBB harus membahas isu papua di komisi deklonisasi PBB? kita tunggu tindak lanjut atas stecmen Ban-Kimoon.
- Indonesia anggap papua sudah sah dan final di Negara kesatuan RI, namun kenapa Ban-Kimoon dengan mudah melontarkan kalimat bahwa papua harus di bahas komisi deklonisasi PBB?
- Atau Ban-Kimoon tidak tahu sejarah Pepera 1969?, Padahal papua bagian dari NKRI adalah sah dan Harga MATI (stecmen selama ini)
Kita tunggu berita dan dinamika isu papua selanjutnya
By Turius wenda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar