Mahfud MD Usulkan Pemilukada di Papua Diatur Secara Khusus

Anes Saputra - detikNews

Jumat, 23/12/2011 00:04 WIB

Share14

Jakarta - Hampir semua proses Pemilukada di seluruh pelosok Indonesia berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari seluruh kasus sengketa Pemilukada, kawasan Papua dinilai menjadi daerah yang paling sering berperkara usai pemilihan kepala daerah selesai dilakukan. Memandang hal tersebut, Ketua MK Mahfud MD mengusulkan agar proses Pemilukada di kawasan Papua diatur secara khusus.

"Saya usulkan agar dipikirkan kemungkinan Pemilukada di seluruh wilayah Papua diatur secara khusus," kata Mahfud saat ditemui di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Menurutnya, konsep penyelanggaraan Pemilukada di setiap daerah tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Baik itu pemilihan legislatif maupun Pilkada.

Bicara Tak Ada Tapol di Papua, Menkopolhukam Dinilai Sebar Kebohongan

KOMPAS/PRIYOMBODO Seorang aktivis Papua dalam sebuah unjuk rasa di Jakarta mengecat dahinya dengan bendera Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Djoko Suyanto bahwa tidak ada tahanan politik di Papua dinilai sebagai bentuk kebohongan kepada masyarakat.

Ini jelas-jelas bohong besar yang dilakukan oleh seorang pejabat setingkat Menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di bawah pimpinan seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

-- Yan Christian Warinussy