Bintang Papua:
Jayapura, Pemberlakuan Otonomi Khusus Papua ditanah papua tujuh tahun terakhir semakin menyengsarakan rakyat papua dengan kata lain otsus gagal sehingga dialog adalah solusi untuk menyelesaikan masalah papua.
Pemerintah indonesia harus berlaku jujur dan terbuka terhadap seluruh warga negaranya, masalah papua tidak jauh dengan masalah aceh, pemerintah berhasil mengintegrasikan wilayah papua kedalam NKRI namun pemerintah indonesia tidak berhasil mengintegrasikan orang papua kedalam NKRI ini yang soal sehingga kita harus duduk dan bicara, undang dunia luar dan fasilitasi, ujar Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja - Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman Selasa 16/9 diruang kerjanya.
Socratez mengatakan, bila pemerintah dan bangsa indonesia menghargai hak-hak hidup rakyat papua yang juga adalah bagian dari keutuhan NKRI itu maka pemberlakuan adil terhadap sesama bangsa indonesia harus dihargai.
Rakyat dibri kewenangan namun, kewenagan diberikan sepenuhnya, apakah ini berbangsa dan bertanah air satu, sementara negera terus mencurigai rakyat papua, inikan logis, apa kita (rakyat papua) bagian dari indonesia atau tidak sehingga kita selalu dicurigai, ujar Socratez.
Dalam era Otsus sendiri lanjut Socratez, migrasi penduduk besar-besaran kepapua cukup tinggi dan sudah menunjukan dampak yang tidak baik ditengah kehidupan masyarakat papua. Persainagan Ekonomi dipapua yang mengesampingkan orang papua merupakan dampak sosial yang harus dipertangung jawabkan negara. UU NO.21 tahun 2001 yang katanya melindingi, menyamin, dan membangun orang asli papua itu jauh dari kenyataan dalam cita - cita otsus, karena disaat orang papua ingin mebengun dirinya malah negara melarang dengan seribu satu cara jadi untuk masalah papua harus disamakan dengan masalah aceh terang Socratez
Jayapura, Pemberlakuan Otonomi Khusus Papua ditanah papua tujuh tahun terakhir semakin menyengsarakan rakyat papua dengan kata lain otsus gagal sehingga dialog adalah solusi untuk menyelesaikan masalah papua.
Pemerintah indonesia harus berlaku jujur dan terbuka terhadap seluruh warga negaranya, masalah papua tidak jauh dengan masalah aceh, pemerintah berhasil mengintegrasikan wilayah papua kedalam NKRI namun pemerintah indonesia tidak berhasil mengintegrasikan orang papua kedalam NKRI ini yang soal sehingga kita harus duduk dan bicara, undang dunia luar dan fasilitasi, ujar Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja - Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman Selasa 16/9 diruang kerjanya.
Socratez mengatakan, bila pemerintah dan bangsa indonesia menghargai hak-hak hidup rakyat papua yang juga adalah bagian dari keutuhan NKRI itu maka pemberlakuan adil terhadap sesama bangsa indonesia harus dihargai.
Rakyat dibri kewenangan namun, kewenagan diberikan sepenuhnya, apakah ini berbangsa dan bertanah air satu, sementara negera terus mencurigai rakyat papua, inikan logis, apa kita (rakyat papua) bagian dari indonesia atau tidak sehingga kita selalu dicurigai, ujar Socratez.
Dalam era Otsus sendiri lanjut Socratez, migrasi penduduk besar-besaran kepapua cukup tinggi dan sudah menunjukan dampak yang tidak baik ditengah kehidupan masyarakat papua. Persainagan Ekonomi dipapua yang mengesampingkan orang papua merupakan dampak sosial yang harus dipertangung jawabkan negara. UU NO.21 tahun 2001 yang katanya melindingi, menyamin, dan membangun orang asli papua itu jauh dari kenyataan dalam cita - cita otsus, karena disaat orang papua ingin mebengun dirinya malah negara melarang dengan seribu satu cara jadi untuk masalah papua harus disamakan dengan masalah aceh terang Socratez
Tidak ada komentar:
Posting Komentar