The Papuans’ (il) legitimate battle for independence

Papua has once again come under not only the national but also the international spotlight. The situation was exacerbated by a leaked document about the Indonesian Army titled Autonomy of Papuan Separatists, on the Internet.

Negara Kesatuan Republik Iblis (NKRI)

Awal tahun 2011 ini banyak kekacauan yang menimpa di bangsa ini, kebiadaban rakyat dengan rakyat dengan alasan agama terus melakukan aksi kekerasan,  hal ini  menjadi tontonan media lokal, regional bahkan manca negarapun tak kalah memberitakannya. bukan saja itu, para militer/polri di negeri ini yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan rakyat dan bangsa ini justru menganiaya rakyat sendiri seperti terjadi di papua yang pelakunya anggota TNI difonis penjara 8-10 bulan penjara baca disni , kekerasan terhadap umat Ahmadiyah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (7/2) yang sebetulnya tidak perlu terjadi, bahkan pembakaran dan pengurusakan Gereja Temanggung, Jawa Tengah juga terjadi, dan banyak lainnya yang tidak terungkapkan.

Bukan aksi kekerasan saja namun para politisi yang duduk di kursi legislatif dari tingkap kab/kota sampai Pusat RI selalu tidak peka dan hanya menikmati hasil keringat rakyatnya sendiri, Para penguasa atau birokrasi bangsa ini dari Presiden sampai RT/RW malakukan korupsi meraja lela, dengan mengorban rakyatnya

Referendum: Sudan Selatan, Tunggu Giliran di Papua!

Tuntutan rakyat sudan selatan =  tuntutan rakyat papua terhadap indonesia yakni “REFERENDUM”

Tepatnya 31 Januari 2011 di sudan selatan telah mengumumkan hasil pemungkutan suara melalui jalur referendum atau media yang paling demokratis yang diakui dunia, bahwa rakyat sudan selatan dengan suara bulat 98,8% memilih untuk berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hasil itupun telah diterima baik oleh para petinggi negara itu. 

Ternyata negara berkembang di belahan dunia lain istilah referendum bukanlah hal Haram, karena dengan cara referendum pilihan berada pada rakyat dipimpinnya.. ini dibuktikan dengan beberapa negara-negara di eropa selalu beri kesempatan pada rakyat untuk menentukan pilihannya, namun tidak sedikit pula memilih opsi bergabung dengan negara induk. tapi tidak kalah pula sebaliknya…

Bagimana untuk indonesia..??

Onshore or offshore? That is the question

Thanks to the High Court, Julia Gillard essentially has only two asylum-seeker policy options: reinstate a Pacific Solution 2.0 with Tony Abbott’s help or abandon offshore processing altogether.

Abbott offered his bipartisan support on re-establishing processing centres on Nauru and Manus Island, Papua New Guinea — which would involve changing Australian law, since currently the High Court is suggesting that all offshore processing is illegal.

It would be seen as an about-face for Gillard and would also be difficult in a practical sense, since there are a variety of legal hurdles the government would need to jump over. David Marr explains more in The Sydney Morning Herald:

“Nauru has now joined PNG as a signatory to the refugee conventions. But that is not enough, the Solicitor-General says. They also have to have laws that ”ensure practical compliance” with their obligations and they must comply ”in practice with human-rights standards acceptable at least to the United Nations High Commissioner for Refugees”…
… Those laws have to be seen to work in practice. PNG has an unhappy record dealing with refugees from west Papua. And how will remote little Nauru find refugees to practise on? Australia can’t send out a starter kit of asylum seekers. Where will the first batches come from?”

Pemuda Papua Kritik Pendekatan Keamanan Indonesia

JAKARTA - Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (IPAMA) Siprianus Bumai mengkritik pendekatan keamanan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak politik di Papua. Menurutnya, kebijakan itu justru kian meningkatkan eskalasi aktivitas Organisasi Papua Merdeka dan keinginan rakyat Papua untuk merdeka.

“Kami tidak berani keluar rumah setelah jam 18.00. Padahal pendekatan keamanan yang dilakukan Jakarta, semakin meningkatkan eskalasi aktivitas OPM dan keinginan rakyat Papua untuk merdeka,” katanya saat bertamu ke kediaman tokoh nasional Rizal Ramli, Minggu (4/9/2011).

“Kalau dikatakan Papua adalah tindakan sparatis, itu tidak benar. Tidak ada niat untuk melawan, jika tidak dipicu oleh pemerintah sendiri. Kami ingin Papua damai dan diperlakukan secara adil. Itu saja," tegasnya seraya menambahkan jumlah personel TNI dan Polri terus bertambah di Papua.

Police, unprovoked, shoot man in Merauke

04 September, 2011

Information has been provided to West Papua Media that in an unprovoked attack, an Indonesian police officer shot a West Papuan teenager on on August 30  in Merauke, West Papua.

Activists from the West Papua National Committee (KNPB) in Merauke reported that Benedict Umap, 19, was shot outside the KNPB Secretariat office on  Johar Kelurahan Kelapa street at 1530 by Brigadier Jhon Piter Dias of Merauke Police.

According to witnesses, Umap had been walking back to his house, and was approached by Brigadier Dias without just cause.  Dias fired several shots from his rifle without provocation into Benedict Umap’s left leg, resulting in gunshot wounds and a broken leg.  Umap then scrambled with a broken leg to the Regional General Hospital Merauke assisted by family members who witnessed the shooting.

KNPB Merauke has described the situation as highly tense at this arbitrary and casual act of police brutality, with local

residents and Papuan people in Merauke fearful of further police violence.More>>westpapuamedia.info

Kemerdekaan Sesungguhnya yaitu Merdeka dari Dosa

	Senin, 05 September 2011 , 03:57:00 JAYAPURA-Setiap orang dalam kehidupan ini berhak untuk mendapatkan kedamaian dan suka cita, serta hak-hak tersebut tidak diambil oleh orang lain sehingga tidak ada lagi perhambaan, pertengkaran dan penindasan di muka bumi ini. Hal ini menurut mantan Wali Kota Jayapura, Drs. MR Kambu, M.Si merupakan kemerdekaan sejati.