Bersama Solidaritas Keluarga 17 Korban, Deadline Polda

Posted on 10/09/2011 by admin

Dengan beranggotakan 118 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terdapat tujuh kelompok issu di Papua dan Papua Barat yang menjadi fokus Foker LSM Papua. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan simpul-simpul region.

Berikut Laporan : Ahmad Jainuri

Septer Manufandu

Simpul-simpul region tersebut adalah pembagian wilayah Papua dan Papua Barat menjadi lima region (wilayah), yakni region utara, teluk cenderawasih, kepala burung, selatan dan region pegunungan tengah.  Tujuh issu yang kemudian diadvokasi dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), yakni Pengelolaan  Sumber Daya Alam (PSDA); Perempuan dan Anak serta Gender;  kesehatan, HIV dan AIDS; tata pemerintahan; hukum dan HAM; masyarakat adat; dan Unit Rescue Emmision From Degradation dan Deforestation.
“Dan saya sebagai Sekretris Eksekutif, itu memang diamanatkan untuk menjalankan isu-isu strategis ini menjadi penting,” jelas Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu.

Membuka Ruang Komunikasi yang Lebih Strategis

Foker LSM Papua di Usia ke – 20 (bagian-1)

Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua yang berdiri sejak tahun 1989 dan di Hari Jadinya yang ke 20, tanggal 31 Agustus lalu, memiliki kantor baru yang lebih luas dan lebih representative. Bagaimana tentang program kerjanya?

Laporan Ahmad Jainuri
Sekaligus untuk mengungkapkan rasa syukur karena menempati kantor barunya yang beralamatkan di Jalan Yoka, setelah harus pindah dari kantor lamanya di jalan Raya Sentani – Abepura di Waena, Foker LSM Papua yang beranggotakan 118 LSM se Papua dan Papua Barat, menggelar acara syukuran ulang tahun.  Acara yang digelar di kantor barunya tersebut, mengundang sejumlah LSM yang ada di Kota Jayapura maupun LBH Papua serta mitra kerjanya, baik dari gereja yang dihadiri Erwin Brawer utusan Sinode GKI Papua dan Socrates S Yoman dari PGBP, maupun Komnas HAM yang dihadiri Mathius Murib.

Onshore or offshore? That is the question

Thanks to the High Court, Julia Gillard essentially has only two asylum-seeker policy options: reinstate a Pacific Solution 2.0 with Tony Abbott’s help or abandon offshore processing altogether.

Abbott offered his bipartisan support on re-establishing processing centres on Nauru and Manus Island, Papua New Guinea — which would involve changing Australian law, since currently the High Court is suggesting that all offshore processing is illegal.

It would be seen as an about-face for Gillard and would also be difficult in a practical sense, since there are a variety of legal hurdles the government would need to jump over. David Marr explains more in The Sydney Morning Herald:

“Nauru has now joined PNG as a signatory to the refugee conventions. But that is not enough, the Solicitor-General says. They also have to have laws that ”ensure practical compliance” with their obligations and they must comply ”in practice with human-rights standards acceptable at least to the United Nations High Commissioner for Refugees”…
… Those laws have to be seen to work in practice. PNG has an unhappy record dealing with refugees from west Papua. And how will remote little Nauru find refugees to practise on? Australia can’t send out a starter kit of asylum seekers. Where will the first batches come from?”