Ide Separatis Akar Persoalan’

Empat Pemimpin Gereja Sampaikan SIkap ke  SBY

JAYAPURA -   Ide separatis menjadi akar  persoalan di Papua,  karena pembangunan yang tengah berlangsung di  Tanah  Papua merupakan pembangunan   berwajah  kekerasan dan  tak  berpihak  pada  orang  Papua dengan  stigma separatis  berlangsung  lama sejak  1960-an.
Demikian  antara lain diungkapkan  Empat Delegasi   Pemimpin   Gereja  Gereja di Tanah Papua  saat bertemu   dengan   Presiden  RI Susilo Bambang Yudhoyono  Jumat( 16/12) di Istana Cikeas. Keempat  Pemimpin  Gereja di Tanah Papua itu,  masing masing  pdt. Yemima   Krey, Ketua Sinode GKI Papua,   Sokrates Sofyan Yoman Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gerenja Baptis di Papua, Ketua Sinode Kingmi, Pdt.   Benny Giay,  dan Pdt.  Martin  Luther Wanma dari  Majelis  Sinode nasional Gereja Kristen Alkitab Indonesia. 

Presiden Kaget, Ada BMP di Papua

Jumat, 23 Desember 2011 22:26

Terekam Saat  Pertemuan Presiden Susilo  Bambang  Yudoyono dan Tokoh  Gereja  Gereja di  Tanah Papua di Istana  Cikeas, Bogor,  16 Desember  2011 JAYAPURA—Kiprah  Barisan Merah Putih  (BMP) yang selalu  menyuarakan  aspirasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) final ternyata membuat kaget  Presiden  RI  DR. H. Susilo Bambang  Yudhoyono.    Demikian disampaikan Ketua  Umum  Badan Pelayanan  Pusat Perekutua  Gereja  Gereja Baptis  Papua  Pdt. Socrates  Sofyan Yoman  MA  saat  jumpa  pers  di Kantor Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jayapura,  Kamis (22/12). Dia  mengatakan, ketika  tokoh  gereja gereja Papua melakukan audiensi  dengan  Presiden  di Puri Cikeas, 16 Desember ada beberapa masalah krusial  yang didiskusikan antara  lain menyangkut  kiprah BMP di Papua  sebagaimana disampaikan  Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia(GKI)  di  Tanah Papua Pdt. Yemima Krey STh kepada Presiden bahwa seolah  olah hanya BMP yang  selalu setia  kepada NKRI sedangkan kelompok  yang lain tak setia kepada NKRI.

Tingkat Kemiskinan Papua 50 Kali Jakarta

Ancam Kesatuan Bangsa

JAKARTA - Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah mulai merambah sektor kesejahteraan rakyak. Diantara sasaran pemerintah adalah, menuntaskan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah. Diantara kesenjangan yang cukup mencolok ada di Provinsi Papua.

Anggota tim pengawas indipenden Reformasi Birokrasi Sofian Effendi mengatakan, kemiskinan di Papua sangat mengakar. Dia memperkirakan, tingkat kemiskinan Papua 50 kali lipat dibandingkan dengan DKI Jakarta. "Istilah pengukurannya adalah indeks kedalaman kemiskinan," katanya. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, kemiskinan di Papua lima kali lebih buruk.