Kapolda dan Pangdam Diminta Bertanggung Jawab

Selasa, 25 Oktober 2011 01:44

DPRP Soal Pembubaran Kongres yang Berbuntut Jatuhnya Korban JAYAPURA- Dewan Perwkilan Rakyar Papua (DPRP) meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih,  bertanggung  jawab atas  jatuhnya sejumlah korban jiwa, saat pembubaran Kongres Rakyat Papua 3, Rabu lalu. ‘’Tindakan aparat keamanan dalam pembubaran kongres rakyat Papua sudah melampaui batas, kewenangan mereka dan jelas melanggar aturan dan UU, karena menimbulkan jatuhnya korban. sehingga komandan tertinggi dan pengendali aparat di lapangan yakni Kapolda dan Pangdam harus bertanggung jawab dengan jatuhnya korban tersebut,’’tegas Yan Mandenas Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua,’’Senin 24 Oktober di ruang kerjanya.  Lanjutnya, aparat melampaui kewenangan karena memukuli dan menembak warga, padahal warga yang ada di sekitar lokasi belum tentu semua terlibat dan ikut kongres. ‘’Kalau memang ada tindakan makar, ya tangkap dalang dan aktornya, jangan malah memukuli dan menembaki warga. Kan tidak semua warga yang menjadi korban ikut kongres, ini malah main babat, seperti tak terkendali, ini pelanggaran HAM dan harus diusut tuntas,’’tandasnya.

Ratusan Warga Papua Padati Konggres

Monday, 17 October 2011 22:39 suara baptis

JUBI --- Sekitar lima ratusan warga Papua memadati lapangan sepak bola Zakheus, tepatnya dibelakang SMP Negeri Paulus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua, Senin (17/10). Lapangan Zakheus merupakan tempat pegelaran Konggres Rakyat Papua (KRP) III. Ratusan peserta itu datang dari berbagai pelosok Papua.

TNI Gagal Melindungi Dan Menjaga Integritas Manusia Di Tanah Papua

Pada media lokal Cenderawasih Pos, Rabu, 05 Oktober 2011, Saudara Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dengan bangga menyatakan: “ Tugas pokok yang kami emban adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Munir: Tidak Akan Pernah Terlupakan (Dia itu Pahlawan Sejati)

“KehinlanganMu Adalah Kehilangan Kemanusiaan”

Munir Pahlawan Ham

Barangkali ada benarnya ungkapan kuno yang mengatakan bahwa pahlawan itu tidak pernah dilahirkan melainkan “diciptakan”.

Siapa pun agapan bahwa setiap masyarakat, budaya, atau Negara - bangsa membutuhkan pahlawan sebagai simbol sekaligus wahana untuk mengukuhkan suatu sejarah yang dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Pengukuhan sejarah tersebut tentu didasari oleh bermacam-macam preferensi dan kesepakatan kolektif yang terbentuk oleh kepentingan yang bermacam-macam pula.

Mulai zaman kesukuan (tribalisme), kerajaan, sampai zaman ke-negaraan mutakhir, ternyata pahlawan diciptakan cenderung untuk mengukuhkan sejarah versi kaum yang berkuasa. Pahlawan dan klaim-klaim kepahlawanan adalah hasil ciptaan kelompok yang dominan berupa sekumpulan kisah personal tentang penaklukan demi penaklukan, hikayat perihal “kemenangan” kolektif yang dipersonifikasikan pada kekuatan moral seorang individu yang visioner dan seolah-olah mengatasi sejarah.

Bersama Solidaritas Keluarga 17 Korban, Deadline Polda

Posted on 10/09/2011 by admin

Dengan beranggotakan 118 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terdapat tujuh kelompok issu di Papua dan Papua Barat yang menjadi fokus Foker LSM Papua. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan simpul-simpul region.

Berikut Laporan : Ahmad Jainuri

Septer Manufandu

Simpul-simpul region tersebut adalah pembagian wilayah Papua dan Papua Barat menjadi lima region (wilayah), yakni region utara, teluk cenderawasih, kepala burung, selatan dan region pegunungan tengah.  Tujuh issu yang kemudian diadvokasi dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), yakni Pengelolaan  Sumber Daya Alam (PSDA); Perempuan dan Anak serta Gender;  kesehatan, HIV dan AIDS; tata pemerintahan; hukum dan HAM; masyarakat adat; dan Unit Rescue Emmision From Degradation dan Deforestation.
“Dan saya sebagai Sekretris Eksekutif, itu memang diamanatkan untuk menjalankan isu-isu strategis ini menjadi penting,” jelas Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu.

Membuka Ruang Komunikasi yang Lebih Strategis

Foker LSM Papua di Usia ke – 20 (bagian-1)

Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua yang berdiri sejak tahun 1989 dan di Hari Jadinya yang ke 20, tanggal 31 Agustus lalu, memiliki kantor baru yang lebih luas dan lebih representative. Bagaimana tentang program kerjanya?

Laporan Ahmad Jainuri
Sekaligus untuk mengungkapkan rasa syukur karena menempati kantor barunya yang beralamatkan di Jalan Yoka, setelah harus pindah dari kantor lamanya di jalan Raya Sentani – Abepura di Waena, Foker LSM Papua yang beranggotakan 118 LSM se Papua dan Papua Barat, menggelar acara syukuran ulang tahun.  Acara yang digelar di kantor barunya tersebut, mengundang sejumlah LSM yang ada di Kota Jayapura maupun LBH Papua serta mitra kerjanya, baik dari gereja yang dihadiri Erwin Brawer utusan Sinode GKI Papua dan Socrates S Yoman dari PGBP, maupun Komnas HAM yang dihadiri Mathius Murib.

Akankah Papua Barat “HARUS” dibahas oleh Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB

Posted on 09/09/2011 by admin

Opini by Turius wenda

Papua Barat “HARUS” dibahas oleh Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB (Stecmen Ban Ki-Moon)